Dengan masih terbukanya penyusunan peraturan pelaksanaan, pengusaha mendorong agar pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian dampak dan harmonisasi dengan sistem jaminan sosial yang sudah ada, serta melibatkan seluruh pihak yang terdampak akan kebijakan ini termasuk dunia usaha.

"Fokusnya harus pada efektivitas kebijakan dalam pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, bukan sekadar pembentukan lembaga pengelola baru," tegas Bob.

Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang juga meminta pemerintah melakukan kajian dan evaluasi rencana pengelolaan dana cadangan pesangon oleh lembaga pemerintah.

"Jangan sampai terjadi tumpang tindih karena selama ini kita sudah punya JHT, JP, JKP, DPLK, DPPK. Lebih baik diharmonisasikan mana yang pensiun dan mana yang pesangon sehingga tidak perlu menunjuk pengelola yang baru," tutur Sarman.