NADIKABAR.COM — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti rencana pemerintah menunjuk satu lembaga untuk mengelola dana cadangan pesangon (DCP). Rencana itu dinilai berisiko menciptakan tumpang tindih dengan program jaminan sosial lain dan skema pendanaan imbalan kerja lain yang telah berjalan.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan kehadiran dana cadangan pesangon perlu diharmonisasikan dengan seluruh mekanisme yang telah berjalan, termasuk memperjelas perbedaan fungsi antara pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan dan dana pensiun.
"Hal yang perlu dicermati dalam rencana pembentukan lembaga pengelola DCP bukan hanya pada siapa yang akan ditunjuk sebagai pengelola, tetapi bagaimana mekanisme tersebut dirancang agar benar-benar memberikan kepastian tanpa menciptakan tumpang tindih kewajiban yang tidak proporsional bagi perusahaan," kata Bob kepada NadiKabar, Senin (16/11/2026).
Saat ini perusahaan disebut telah berkontribusi dalam berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Di luar itu ada juga dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pesangon yang disiapkan perusahaan, serta dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang dikelola bank umum atau perusahaan asuransi atas seizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dunia usaha mempertanyakan urgensi penunjukan lembaga baru pengelola dana cadangan pesangon jika fungsi pengelolaan dan perlindungan pekerja masih dapat dioptimalkan melalui infrastruktur yang sudah tersedia.
"Penggunaan infrastruktur program yang sudah ada perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi desain kebijakan sehingga perlindungan pekerja tidak selalu harus ditempuh melalui penambahan skema dan kelembagaan baru," ucapnya.
Apabila dana cadangan pesangon nantinya mewajibkan perusahaan menyetorkan dana secara berkala kepada lembaga pengelola, pengusaha menilai perlu dikaji secara mendalam dampaknya terhadap likuiditas, modal kerja dan kemampuan investasi perusahaan.
"Dampak tersebut tidak akan seragam antar sektor maupun antar perusahaan. Kepastian pembayaran hak pekerja harus dibangun melalui mekanisme yang berkelanjutan, termasuk tata kelola dana yang transparan, akuntabel dan memiliki pengawasan yang memadai," jelas Bob.
Dengan masih terbukanya penyusunan peraturan pelaksanaan, pengusaha mendorong agar pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian dampak dan harmonisasi dengan sistem jaminan sosial yang sudah ada, serta melibatkan seluruh pihak yang terdampak akan kebijakan ini termasuk dunia usaha.
"Fokusnya harus pada efektivitas kebijakan dalam pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, bukan sekadar pembentukan lembaga pengelola baru," tegas Bob.
Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang juga meminta pemerintah melakukan kajian dan evaluasi rencana pengelolaan dana cadangan pesangon oleh lembaga pemerintah.
"Jangan sampai terjadi tumpang tindih karena selama ini kita sudah punya JHT, JP, JKP, DPLK, DPPK. Lebih baik diharmonisasikan mana yang pensiun dan mana yang pesangon sehingga tidak perlu menunjuk pengelola yang baru," tutur Sarman.