Dunia usaha mempertanyakan urgensi penunjukan lembaga baru pengelola dana cadangan pesangon jika fungsi pengelolaan dan perlindungan pekerja masih dapat dioptimalkan melalui infrastruktur yang sudah tersedia.
"Penggunaan infrastruktur program yang sudah ada perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi desain kebijakan sehingga perlindungan pekerja tidak selalu harus ditempuh melalui penambahan skema dan kelembagaan baru," ucapnya.
Apabila dana cadangan pesangon nantinya mewajibkan perusahaan menyetorkan dana secara berkala kepada lembaga pengelola, pengusaha menilai perlu dikaji secara mendalam dampaknya terhadap likuiditas, modal kerja dan kemampuan investasi perusahaan.
"Dampak tersebut tidak akan seragam antar sektor maupun antar perusahaan. Kepastian pembayaran hak pekerja harus dibangun melalui mekanisme yang berkelanjutan, termasuk tata kelola dana yang transparan, akuntabel dan memiliki pengawasan yang memadai," jelas Bob.