NADIKABAR.COM — Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anthony Leong meminta pemerintah memperluas akses insentif pajak dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengusaha muda, UMKM, dan perusahaan di daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga daya beli, mendorong investasi, dan membuka lapangan kerja.

Anthony mengapresiasi kebijakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia menilai kebijakan fiskal juga perlu memberi ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berkembang.

"Kami mengapresiasi arah kebijakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang menjaga disiplin fiskal tanpa kehilangan fungsi APBN sebagai penggerak pertumbuhan. Dunia usaha membutuhkan APBN yang kredibel sekaligus responsif terhadap kebutuhan ekonomi," kata Anthony dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Hingga akhir Oktober 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 2.618 triliun atau 83% dari target APBN. Angka tersebut tumbuh 23,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.997,2 triliun atau sekitar 78% dari pagu. Defisit APBN tercatat sebesar 1,47% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan keseimbangan primer yang masih positif.

Anthony menilai capaian tersebut menunjukkan pemerintah masih memiliki ruang untuk merespons ketidakpastian ekonomi global sekaligus menjalankan agenda pembangunan.

"Pertumbuhan penerimaan yang kuat, belanja yang tetap berjalan, dan defisit yang terkendali merupakan kombinasi penting. Ruang fiskal harus dijaga agar pemerintah mempunyai kemampuan merespons gejolak tanpa mengorbankan agenda pembangunan," ujarnya.