Di sisi perpajakan, Anthony menilai insentif pajak dapat membantu masyarakat mempertahankan konsumsi dan perusahaan menjaga produksi serta lapangan kerja. Pemerintah juga sedang mengkaji penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta kelanjutan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk sektor tertentu.
"Kebijakan pajak harus menjaga keseimbangan. Negara membutuhkan penerimaan yang kuat, tetapi masyarakat dan dunia usaha juga memerlukan ruang untuk berbelanja, berinvestasi, dan melakukan ekspansi," katanya.
Menurut Anthony, kebijakan fiskal juga perlu mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada triwulan III-2026 mencapai 5,47% secara tahunan. Pada periode tersebut, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04%, sedangkan investasi yang tercermin dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 6,06%.
Ia berharap pertumbuhan investasi dapat mendorong pembukaan pabrik, penguatan industri nasional, keterlibatan pemasok lokal, dan penciptaan lapangan kerja.
"Pertumbuhan ekonomi harus semakin berkualitas. Ukurannya bukan hanya angka PDB, tetapi juga seberapa banyak pekerjaan yang tercipta, UMKM yang naik kelas, dan pengusaha daerah yang masuk ke dalam rantai pasok industri," ujar Anthony.
Selain insentif pajak, Anthony menyoroti peningkatan target penyaluran KUR 2026 dari Rp 295 triliun menjadi Rp 325 triliun. Ia juga menyambut rencana pemerintah memperluas kredit program pada 2027.
Menurutnya, akses modal masih menjadi salah satu kendala bagi pengusaha muda dan UMKM. Karena itu, pembiayaan perlu diarahkan ke sektor produktif, seperti pangan, manufaktur, ekonomi kreatif, teknologi, pariwisata, kelautan, energi hijau, dan industri pengolahan.