"Kredit yang produktif akan menciptakan efek berganda. Pembiayaan bukan hanya menambah modal usaha, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi, menyerap tenaga kerja, dan memperkuat ekspor," jelasnya.

Anthony juga mendorong Kementerian Keuangan menyederhanakan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepastian layanan bagi pelaku usaha. Digitalisasi sistem perpajakan, menurutnya, perlu memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban sekaligus menekan biaya administrasi perusahaan.

Ia menilai sejumlah pengusaha belum memanfaatkan fasilitas pemerintah karena keterbatasan informasi, persyaratan yang rumit, atau kemampuan administrasi yang belum memadai. Karena itu, akses terhadap insentif fiskal perlu diperluas.

"Insentif yang baik adalah insentif yang benar-benar dapat digunakan. Pemerintah perlu memastikan informasi, persyaratan, dan prosesnya sederhana sehingga fasilitas tidak hanya dinikmati perusahaan yang memiliki sumber daya administrasi besar," katanya.

Selain itu, Anthony meminta belanja pemerintah tetap memperhatikan keterlibatan produk dalam negeri, pengusaha lokal, dan UMKM. Hal itu dinilai dapat memperluas dampak belanja kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah terhadap perekonomian.

Anthony menegaskan BPP HIPMI siap menjadi mitra pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakan fiskal dan menyampaikan masukan dari pengusaha muda di berbagai daerah.

"Kami mengapresiasi kepemimpinan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang menjaga APBN tetap sehat, transparan, dan pro-pertumbuhan. HIPMI siap mendukung kebijakan yang memperkuat daya beli, memperluas pembiayaan, meningkatkan investasi produktif, dan menciptakan lapangan kerja," pungkas Anthony.