NADIKABAR.COM — Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anthony Leong meminta pemerintah memperluas akses insentif pajak dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengusaha muda, UMKM, dan perusahaan di daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga daya beli, mendorong investasi, dan membuka lapangan kerja.
Anthony mengapresiasi kebijakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia menilai kebijakan fiskal juga perlu memberi ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berkembang.
"Kami mengapresiasi arah kebijakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang menjaga disiplin fiskal tanpa kehilangan fungsi APBN sebagai penggerak pertumbuhan. Dunia usaha membutuhkan APBN yang kredibel sekaligus responsif terhadap kebutuhan ekonomi," kata Anthony dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Hingga akhir Oktober 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 2.618 triliun atau 83% dari target APBN. Angka tersebut tumbuh 23,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.997,2 triliun atau sekitar 78% dari pagu. Defisit APBN tercatat sebesar 1,47% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan keseimbangan primer yang masih positif.
Anthony menilai capaian tersebut menunjukkan pemerintah masih memiliki ruang untuk merespons ketidakpastian ekonomi global sekaligus menjalankan agenda pembangunan.
"Pertumbuhan penerimaan yang kuat, belanja yang tetap berjalan, dan defisit yang terkendali merupakan kombinasi penting. Ruang fiskal harus dijaga agar pemerintah mempunyai kemampuan merespons gejolak tanpa mengorbankan agenda pembangunan," ujarnya.
Di sisi perpajakan, Anthony menilai insentif pajak dapat membantu masyarakat mempertahankan konsumsi dan perusahaan menjaga produksi serta lapangan kerja. Pemerintah juga sedang mengkaji penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta kelanjutan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk sektor tertentu.
"Kebijakan pajak harus menjaga keseimbangan. Negara membutuhkan penerimaan yang kuat, tetapi masyarakat dan dunia usaha juga memerlukan ruang untuk berbelanja, berinvestasi, dan melakukan ekspansi," katanya.
Menurut Anthony, kebijakan fiskal juga perlu mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada triwulan III-2026 mencapai 5,47% secara tahunan. Pada periode tersebut, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04%, sedangkan investasi yang tercermin dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 6,06%.
Ia berharap pertumbuhan investasi dapat mendorong pembukaan pabrik, penguatan industri nasional, keterlibatan pemasok lokal, dan penciptaan lapangan kerja.
"Pertumbuhan ekonomi harus semakin berkualitas. Ukurannya bukan hanya angka PDB, tetapi juga seberapa banyak pekerjaan yang tercipta, UMKM yang naik kelas, dan pengusaha daerah yang masuk ke dalam rantai pasok industri," ujar Anthony.
Selain insentif pajak, Anthony menyoroti peningkatan target penyaluran KUR 2026 dari Rp 295 triliun menjadi Rp 325 triliun. Ia juga menyambut rencana pemerintah memperluas kredit program pada 2027.
Menurutnya, akses modal masih menjadi salah satu kendala bagi pengusaha muda dan UMKM. Karena itu, pembiayaan perlu diarahkan ke sektor produktif, seperti pangan, manufaktur, ekonomi kreatif, teknologi, pariwisata, kelautan, energi hijau, dan industri pengolahan.
"Kredit yang produktif akan menciptakan efek berganda. Pembiayaan bukan hanya menambah modal usaha, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi, menyerap tenaga kerja, dan memperkuat ekspor," jelasnya.
Anthony juga mendorong Kementerian Keuangan menyederhanakan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepastian layanan bagi pelaku usaha. Digitalisasi sistem perpajakan, menurutnya, perlu memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban sekaligus menekan biaya administrasi perusahaan.
Ia menilai sejumlah pengusaha belum memanfaatkan fasilitas pemerintah karena keterbatasan informasi, persyaratan yang rumit, atau kemampuan administrasi yang belum memadai. Karena itu, akses terhadap insentif fiskal perlu diperluas.
"Insentif yang baik adalah insentif yang benar-benar dapat digunakan. Pemerintah perlu memastikan informasi, persyaratan, dan prosesnya sederhana sehingga fasilitas tidak hanya dinikmati perusahaan yang memiliki sumber daya administrasi besar," katanya.
Selain itu, Anthony meminta belanja pemerintah tetap memperhatikan keterlibatan produk dalam negeri, pengusaha lokal, dan UMKM. Hal itu dinilai dapat memperluas dampak belanja kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah terhadap perekonomian.
Anthony menegaskan BPP HIPMI siap menjadi mitra pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakan fiskal dan menyampaikan masukan dari pengusaha muda di berbagai daerah.
"Kami mengapresiasi kepemimpinan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang menjaga APBN tetap sehat, transparan, dan pro-pertumbuhan. HIPMI siap mendukung kebijakan yang memperkuat daya beli, memperluas pembiayaan, meningkatkan investasi produktif, dan menciptakan lapangan kerja," pungkas Anthony.