NADIKABAR.COM — Pemerintah merombak daftar warga penerima manfaat batuan sosial (bansos) melalui pemadanan data lintas Kementerian dan Lembaga. Data penerima manfaat baru ini ditargetkan mulai digunakan sebagai basis penyaluran bansos mulai awal tahun depan.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan saat ini pemerintah tengah melakukan digitalisasi dan penyatuan data lintas sektor dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Dalam hal ini, pemerintah memadankan data dari berbagai Kementerian/Lembaga semisal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri, data kepemilikan tanah dari Kementerian ATR/BPN, kemudian data kepemilikan kendaraan di Polri dan masih banyak lagi.

"Arahan Presiden kita jalankan roll out dari teknologi ini di bulan Oktober ini. Semua berjalan dengan bagus. Dukcapil sangat terkoordinasi, ada dari Kemendagri, ada data tadi dari Kementerian misalnya dari Kementerian Desa, tadi dari Menko PMK, kementerian agama, dan juga tadi dari Polri," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Rabu kemarin.

"Semua datanya sudah berbicara satu sama lain, Kementerian/Lembaga ini dengan AI yang dibuat. AI yang dibuat oleh anak-anak Indonesia, putra-putri Indonesia. Dan sampai hari ini, ini sangat diapresiasi oleh dunia kalau saya katakan," sambungnya.

Menurut Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini proses integrasi dan digitalisasi data akan membuat daftar penerima bansos semakin solid, yang mana proses pemadanan data lintas Kementerian dan Lembaga ini tuntas pada akhir 2026.

Dengan begitu, skema pemberian bansos dengan data baru dapat dilakukan mulai awal 2027 nanti. Artinya mulai tahun depan, daftar penerima bantuan sosial ini akan bersumber dari hasil pemadanan data lintas sektor yang dibantu AI ini.

"2027 kita bagi bansos. Kita akan mencoba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos, tapi itu subject kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun," lanjut Luhut.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan hasil pemadanan data lintas Kementerian dan Lembaga ini tak hanya digunakan untuk penyaluran bansos. Dalam satu atau dua tahun ke depan dengan basis data yang sama, pemerintah dapat mengubah skema penyaluran subsidi yang biasanya diberikan dalam bentuk barang menjadi transfer dana tunai (cash transfer) langsung kepada masyarakat penerima.

Luhut menegaskan rencana ini juga sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, meski ia tidak menyampaikan bagaimana tanggapan 'RI 1' terkait rencana ini.

"Ini kan baru bansos. Nanti ke depan, kita ini dalam over time, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, subsidi itu akan kita, saya sudah lapor Presiden, tidak lagi pada barang. Langsung pada manusia, jadi cash," kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya hasil pemadanan data ini juga akan mempengaruhi status desil warga yang selama ini banyak dikeluhkan karena dinilai kurang tepat.

"Nah itu sekarang kita mutakhirkan semua dengan AI ini, kita nanti desil-desilnya juga kita perbaiki semua. Karena semua Kementerian/Lembaga itu sekarang sudah bisa berkomunikasi satu sama lain dengan AI," jelas Luhut lagi.

Untuk diketahui, rencana penghapusan skema subsidi dalam bentuk barang dan diganti dengan pemberian uang tunai ini sudah ada lebih dari satu dekade lalu. Namun hal ini baru berfokus pada skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Dalam catatan NadiKabar, hal ini pernah disampaikan oleh Hatta Rajasa saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2013 lalu. Kala itu rakyat Indonesia masih perlu subsidi, namun bentuknya bukan dalam bentuk subsidi harga BBM.

"Tak boleh subsidi harga, tapi diberikan cash (tunai) kepada orang-orang yang berhak. Di mana-mana subsidi seperti itu. Kita ada e-KTP. Dugaan saya dalam 5 tahun ke depan, sudah bisa kitar terapkan. Sudah terukur orangnya," tutur Hatta di acara Forum Kompas100 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2013) silam.

Kala itu, ia berfokus pada bagaimana anggaran triliunan rupiah untuk mengubah KTP konvensional menjadi e-KTP juga harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pemberian subsidi yang tepat sasaran.

Artinya kala itu ia berharap basis data penduduk baru di sistem e-KTP dapat digunakan sebagai daftar penerima subsidi BBM dalam bentuk tunai. Sehingga subsidi tetap diberikan namun menjadi lebih tepat sasaran.

"Ini bukan berarti kita menghilangkan subsidi. Subsidi harus tetap diberikan ke masyarakat," jelas Hatta.