NADIKABAR.COM — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai Indonesia saat ini mengalami "surplus" demokrasi seiring dengan rakyatnya yang semakin bebas berekspresi.
Sebab, kata dia, kini semakin adanya komunikasi secara dua arah antara rakyat Indonesia dengan pemimpin negara.
"Ada 'tektokan' di mana merupakan konsep yang hanya berlaku di negara egalitarianisme. Negara egaliter lah yang bisa ada dialog dan diskursus antara pimpinan negara dengan rakyat," ungkap Pigai saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, hal tersebut berbeda dengan negara yang fasis atau otoriter, di mana tidak boleh adanya komunikasi antara rakyat dengan pemimpin sehingga seorang pemimpin negara itu hanya diam lalu membungkam rakyatnya.
