Dengan demikian, menurutnya, baru Presiden Prabowo Subianto yang bisa memastikan adanya perlindungan bagi negara dan rakyatnya.
Apabila saat ini terdapat pejabat yang berbalik melontarkan respons negatif kepada rakyat setelah mendapat kritikan yang berkonotasi negatif, dirinya melihat hal tersebut sebagai dinamika demokrasi.
Kendati demikian yang terpenting, kata dia, pejabat tersebut tidak menggunakan instrumen negara untuk membungkam pendapat, pikiran, dan perasaan rakyat.
"Itu lah menumbuhkan kecerdasan sikap kritis di dalam Republik Indonesia itu perlu. Harus hidup sebagai bangsa yang bermartabat dan berperadaban demokrasi dan hak asasi manusia," ujar Pigai.
