NADIKABAR.COM — Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Poin-poin penting di aturan itu memuat ketentuan soal upah minimum, pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon hingga hak cuti pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menginginkan masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU tersebut, tetapi juga memahami substansi pengaturannya.
"Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Senin (9/11).
UU ini terdiri atas 313 Pasal dan 23 Bab yang mengatur ketentuan umum; landasan, asas, dan tujuan; kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; peningkatan produktivitas; pelatihan kerja dan pemagangan; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; tenaga kerja sektor informal; dan penggunaan tenaga kerja asing.
Selain itu, UU ini mengatur hubungan kerja; hubungan pekerjaan tertentu; pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pemutusan hubungan kerja; dana cadangan pesangon; pembinaan; pengawasan ketenagakerjaan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
Berikut sejumlah poin penting dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan:
Dalam Pasal 118 ayat (1), pemberi kerja diwajibkan memberikan hak waktu istirahat dan cuti yang dibayar penuh.
Untuk cuti tahunan, berdasarkan Pasal 118 ayat (5), pekerja berhak mendapatkan paling sedikit 12 hari kerja setelah mengabdi selama 12 bulan secara terus-menerus.
Pelaksanaan cuti bersama dari pemerintah juga dipastikan tidak akan memotong hak cuti tahunan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 118 ayat (6).
"Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh," tulis Pasal 118 ayat (6).
Bagi pekerja perempuan, Pasal 121 ayat (2) huruf a menjamin hak cuti melahirkan paling singkat tiga bulan pertama. Berdasarkan Pasal 121 ayat (2) huruf b, cuti ini dapat diperpanjang maksimal tiga bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus dengan menyertakan bukti surat keterangan dokter.
