Untuk memproses perpanjangan kontrak tersebut, Pasal 82 ayat (3) mengamanatkan Perusahaan harus memberitahukan rencana perpanjangan PKWT secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan paling lambat tujuh hari sebelum masa kontrak berakhir.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatupekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah, tulis Pasal 82 ayat (3).
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diamanatkan sebagai jalan paling akhir. Oleh karena itu, Pasal 228 ayat (1) mewajibkan perusahaan dan segala pihak terkait melakukan berbagai upaya pencegahan
Rincian upaya pencegahan tersebut dijabarkan dalam Pasal 228 ayat (2) huruf a hingga j, yang mencakup langkah mengurangi lembur pada hari libur maupun harian, mengurangi jumlah sif atau hari kerja, tidak mengganti pekerja yang pensiun, menyesuaikan upah fasilitas tingkat manajerial, hingga merumahkan pekerja secara bergilir.
Program pensiun dini sukarela juga perlu ditawarkan serta penawaran mengenai program pensiun bagi Pekerja/ Buruh yang telah memenuhi persyaratan.
Jika PHK pada akhirnya sama sekali tidak dapat dihindari, aturan lanjutan mengenai PHK dalam pasal 232 ayat (1) mewajibkan perusahaan membayar kompensasi berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak dengan faktor pengali sesuai alasan PHK.
Besaran uang pesangon diatur secara berjenjang dalam ayat (2) huruf a hingga i. Kompensasi tersebut dimulai dari satu bulan upah untuk masa kerja di bawah satu tahun. Puncaknya, pekerja berhak mendapatkan sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau lebih.
Sementara itu, Uang Penghargaan Masa Kerja diatur rinciannya pada ayat (3) huruf a hingga h. Kompensasi ini diberikan mulai dari dua bulan upah untuk masa kerja tiga hingga enam tahun, dan akan terus meningkat hingga maksimal 10 bulan upah untuk masa pengabdian 24 tahun atau lebih.
Sebagai tambahan, ketentuan ayat (4) huruf a, b, dan c mewajibkan perusahaan membayarkan Uang Penggantian Hak.
Kompensasi pelengkap tersebut mencakup pencairan cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, penggantian biaya ongkos pulang pekerja beserta keluarga ke tempat awal diterima bekerja, serta hak-hak lain yang sebelumnya telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
