Selain perlindungan bagi perempuan, pekerja laki-laki atau suami juga dijamin haknya melalui Pasal 124 ayat (1) yang memberikan cuti mendampingi istri melahirkan selama dua hari, dan dapat diperpanjang maksimal tiga hari berikutnya atau sesuai kesepakatan
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan guna mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai amanat Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2).
Dalam pelaksanaannya, Pasal 134 ayat (3) mewajibkan pelibatan Pemerintah Daerah dan dewan pengupahan. Berdasarkan penjabaran pada Pasal 134 ayat (4) huruf a hingga h, kebijakan ini mencakup pengaturan upah minimum, struktur dan skala upah proporsional, hingga perhitungan upah kerja lembur.
Struktur upah minimum ini diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan Pasal 137 ayat (1) huruf a, b, c, dan d.
Tingkatan tersebut meliputi Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Dalam praktiknya, Pasal 137 ayat (2) mewajibkan Gubernur untuk menetapkan UMP dan UMSP. Apabila Gubernur juga menetapkan UMK di wilayahnya, Pasal 137 ayat (5) mengamanatkan bahwa besaran nilai UMK tersebut harus lebih tinggi dibandingkan dengan angka UMP.
Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Aturan Pekerja Kontrak hingga PHK. (Foto: iStockphoto/Pattanaphong Khuankaew)
Aturan terkait batas waktu untuk pekerja kontrak atau PKWT kini diperketat. Sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a dan b, penetapan PKWT harus didasarkan atas batasan jangka waktu atau target selesainya suatu pekerjaan tertentu.
Berdasarkan aturan pada Pasal 82 ayat (2), durasi PKWT dibatasi paling lama dua tahun. Kontrak kerja ini hanya diizinkan untuk diperpanjang maksimal dua kali, dengan durasi masing-masing perpanjangan dibatasi paling lama satu tahun.
