Menurutnya, target tersebut sulit dicapai apabila kebijakan ekonomi dan industri tidak mengalami perubahan. Karena itu, pergantian Menteri Perindustrian perlu diikuti perubahan strategi dari kebijakan yang berjalan selama dua tahun terakhir.
"Bagaimana strategi dan kebijakan yang seharusnya dilakukan ke depan dengan penyegaran Menteri Perindustrian yang baru? Jawabannya mutlak tidak menjalankan kebijakan as usual seperti selama dua tahun ini. Kebijakan yang berjalan justru menghasilkan sektor industri yang semakin lemah dan tidak bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi," bebernya.
Selain pertumbuhan yang berada di bawah 5%, Didik menyoroti pertumbuhan yang tidak merata antar-subsektor industri. Ia juga menyinggung Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang sempat berada di level 46,9 pada Juni dan 49,8 pada Agustus, sebelum kembali menjadi 52,4 pada September 2026.
Di sisi lain, Didik menilai RAPBN 2027 yang baru disahkan belum memperlihatkan dorongan khusus terhadap sektor produktif, terutama industri. Menurutnya, besarnya defisit anggaran kemungkinan ditujukan untuk bayar utang hingga mengalir ke program-program sosial.
"Desain kebijakannya dengan defisit yang cukup besar kemungkinan hanya untuk bayar utang dan mandatory ke program sosial, yang membutuhkan dana APBN dalam jumlah besar. Jadi jawaban pertanyaan tersebut sangat tergantung apakah ada perubahan desain kebijakan atau tetap status quo seperti sekarang. Yang jelas defisit yang besar bukan bukti dari adanya ekspansi produktif," tegas Didik.
