NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyediaan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027.
Anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan sekitar Rp33 triliun untuk tahun depan dan Rp9 triliun anggaran 2026 yang belum tersalurkan ke kementerian/lembaga (K/L).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kebutuhan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurutnya, Sang Kepala Negara menyatakan tidak ada masalah dengan penyediaan anggaran tersebut.
"Untuk tahun depan, kami sudah menyampaikan perlu anggaran lebih kurang Rp33 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga. Ditambah Rp9 triliun tahun ini yang belum direalisasikan dan ditransfer Kementerian Keuangan ke k/l karena waktunya sudah terlalu pendek. Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan," kata Tito dalam keterangan pers usai ratas, Senin (9/11).
Ia menjelaskan anggaran tersebut tak diberikan langsung kepada dirinya, melainkan dialokasikan kepada kementerian dan lembaga pelaksana, terutama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Dana akan digunakan untuk berbagai proyek pemulihan, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, pasar, hingga dukungan bagi UMKM.
Tito meminta kepastian anggaran segera diterbitkan agar kementerian dan lembaga dapat mengajukan kebutuhan kepada Kementerian Keuangan dan memulai proses lelang dini.
