Pemerintah juga telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah. Jumlah tersebut terdiri dari Rp268 miliar melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp10,65 triliun, serta tambahan TKD untuk kebutuhan belanja pegawai dan penanganan bencana sekitar Rp1,4 triliun.
Namun, Tito menyoroti realisasi penggunaan tambahan TKD yang masih berbeda-beda di setiap daerah. Di Sumatra Barat, realisasi tertinggi tercatat 54 persen, sementara ada daerah yang baru mencapai 5 persen.
Untuk Sumatra Utara, realisasi tertinggi mencapai 60 persen di Kabupaten Asahan, sedangkan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih tercatat nol persen.
Sementara di Aceh, Kabupaten Pidie telah menggunakan 93 persen tambahan TKD, tetapi Kabupaten Bireuen masih tercatat nol persen. Tito meminta pemerintah daerah memastikan dana tersebut digunakan untuk penanganan bencana, bukan dialihkan ke kebutuhan lain atau dibiarkan menjadi sisa anggaran.
Di sisi lain, Tito mencatat sedikitnya 41 kejadian bencana susulan, terutama banjir dan tanah longsor, terjadi di wilayah terdampak sejak April hingga Oktober.
Bencana tersebut tersebar di 13 kabupaten/kota, termasuk sejumlah daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Beberapa infrastruktur yang sebelumnya diperbaiki bahkan kembali rusak akibat banjir susulan.
"Gunakan untuk kepentingan bencana. Jangan hanya menunggu dari pemerintah pusat saja," tegas Tito.
