Dengan begitu, pekerjaan di lapangan diharapkan bisa berjalan sejak Januari atau paling lambat Februari 2027.
"Begitu sudah mengajukan ke keuangan, yang penting Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat setuju, maka k/l bisa melakukan lelang dini. Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer Januari, paling lambat Februari, sudah harus berjalan lagi," tegasnya.
Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), rencana induk pemulihan bencana Sumatra mencakup 11.520 kegiatan selama periode 2026-2028.
Kegiatan tersebut meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sungai, sekolah, rumah, serta pemulihan sektor pertanian dan pertambakan.
Pelaksana utama program terdiri dari 23 kementerian/lembaga dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,16 triliun selama tiga tahun. Rinciannya, Rp38,93 triliun pada 2026, Rp32,84 triliun pada 2027, dan Rp28,28 triliun pada 2028.
Selain itu, terdapat 10 kementerian/lembaga pendukung dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp575,4 miliar untuk periode yang sama. Dengan demikian, total kebutuhan pembiayaan dalam rencana induk tersebut mencapai sekitar Rp100,67 triliun.
Untuk pelaksanaan pada 2026, Tito menyebut dari sekitar Rp39,1 triliun kebutuhan anggaran K/L pusat yang diajukan, sebanyak Rp29,9 triliun telah disalurkan kepada 33 kementerian dan lembaga. Dana tersebut digunakan untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak.
