Karena itu, Purbaya mengaku tidak terlalu khawatir jika belanja pemerintah tidak menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Kadang-kadang untuk melihat apa yang terjadi sebetulnya, kita harus menghitung sedikit lebih dalam. Dari situ akan kelihatan bahwa kita di-drive oleh belanja rumah tangga, habis itu investasi, barulah belanja pemerintah. Jadi, saya nggak terlalu khawatir," tuturnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi pemerintah memang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi pada 2026. Pada kuartal I-2026, konsumsi pemerintah tumbuh 21,81% secara tahunan, menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi. Sementara itu, ekonomi nasional tumbuh 5,61%.
Pada kuartal II-2026, konsumsi pemerintah kembali tumbuh kuat, yakni 15,97% secara tahunan. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada periode tersebut, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06%.
Kementerian Keuangan menyebut kuatnya konsumsi pemerintah pada kuartal II ditopang percepatan belanja barang dan belanja pegawai. Belanja barang tumbuh 92,2%, sedangkan belanja pegawai tumbuh 18,6%, seiring pelaksanaan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Desa Nelayan, dan Sekolah Rakyat.
Meski demikian, besarnya realisasi belanja belum otomatis menjawab persoalan kualitas belanja. Sorotan terhadap kualitas belanja juga datang dari DPR. Pada Juli 2026, delapan fraksi DPR memberikan catatan mengenai efektivitas belanja negara dan keberlanjutan fiskal ketika membahas pertanggungjawaban APBN 2025.
Artinya, persoalan kualitas belanja tidak hanya menyangkut apakah anggaran telah terserap, tetapi juga apakah setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang sepadan.
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga semester I-2026 mencapai Rp1.298,6 triliun, tumbuh 29,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja tersebut tim redaksi lain digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, bantuan iuran jaminan kesehatan, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, serta pembayaran gaji, THR, dan gaji ke-13 aparatur.
Di tengah sorotan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap harus berhati-hati dalam mengelola APBN. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian besar terhadap keberlanjutan fiskal.
