Selain pendidikan, Gita menilai meritokrasi menjadi kunci dalam memperbaiki tata kelola negara. Menurutnya, perekrutan berdasarkan loyalitas dan patronase dapat menghambat efisiensi birokrasi, distribusi sumber daya, serta kesempatan ekonomi.
Ia menegaskan demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui distribusi kekuasaan dan suara politik. Demokrasi juga harus hadir melalui pemerataan barang publik, termasuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pengetahuan.
"Saya sangat berkeyakinan bahwa demokrasi itu harus termanifestasi dalam konteks demokratisasi atau distribusi barang publik, termasuk intelektual, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, nilai moral, dan nilai sosial," ujar Gita.
Menurut dia, investasi pada guru merupakan salah satu cara paling konkret untuk memperkecil kesenjangan pengetahuan antardaerah. Dengan SDM berkualitas dan sistem yang mengedepankan meritokrasi, pengelolaan sumber daya alam (SDA) juga diyakini dapat menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar.
"Kalau orang tua kita tidak berpendidikan S1 ke atas, satu-satunya harapan untuk memastikan perceraian tim redaksi opini publik dengan administrasi publik berkurang atau hilang adalah investasi di guru," tutup Gita.
