NADIKABAR.COM — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan pihaknya akan berkomunikasi langsung dengan Pemprov Jawa Barat soal proyek data center BDX yang disetop sementara.
Rosan mengaku dirinya baru tiba dari kunjungan kerja ke Jepang dan perlu mendapat laporan tambahan soal masalah data center di Jatiluhur. Yang jelas dia berkomitmen untuk bicara dan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Nanti saya bicara dengan mereka," kata Rosan singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Proyek tersebut diketahui punya nilai investasi sebesar Rp 3,5 triliun yang dibangun di atas lahan 8.000 meter persegi dengan kawasan pengembangan mencapai 11 hektare (ha). Pusat data tersebut memiliki kapasitas daya listrik hingga 120 megawatt (MW), dengan kapasitas pengembangan mencapai 640 MW.
Dilansir NadiKabar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengkonfirmasi penghentian sementara proyek data center BDX. Alasannya karena sejumlah syarat pembangunan, termasuk AMDAL dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih dalam proses.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengatakan Pemprov Jabar pada prinsipnya mendukung investasi dan pembangunan pusat data tersebut. Namun, dukungan itu tetap harus dibarengi pemenuhan seluruh ketentuan yang berlaku, terlebih proyek tersebut memiliki skala besar.
"Tentunya Pemprov Jabar mendukung pembangunan yang ada. Namun ada beberapa hal yang kita juga concern terhadap kaidah-kaidah dan pemenuhan ketentuan yang berlaku karena ini kan skalanya cukup besar ya," kata Adi saat dihubungi, Selasa (29/9/2026).
Adi menjelaskan kewenangan perizinan pembangunan tersebut berada di Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sementara Pemprov Jabar berperan dalam pengawasan dan koordinasi.
Dokumen perizinan pembangunan, termasuk PBG dan proses AMDAL, menjadi bagian yang harus dipenuhi sebelum pembangunan berjalan. Penghentian sementara tersebut juga terjadi di tengah sorotan masyarakat terhadap kebutuhan air pusat data AI tersebut.
Kekhawatiran muncul karena pusat data berskala besar membutuhkan sumber daya air untuk mendukung operasional dan sistem pendingin. Adi menegaskan Pemprov Jabar tidak hanya melihat proyek dari sisi investasi, tetapi juga memastikan pembangunan tidak mengganggu pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat sekitar.
"Pak Gubernur mengecek langsung dan memastikan bahwa pembangunan data center itu tidak mengganggu kaidah-kaidah ya yang sudah diatur, termasuk layanan-layanan publik lainnya, salah satunya adalah ketersediaan air," ujarnya.
Dari hasil pengecekan lapangan, Adi menyebutkan, keberadaan pusat data AI diklaim tidak akan mengganggu suplai air untuk kebutuhan masyarakat maupun area pertanian yang selama ini mengandalkan air dari Waduk Jatiluhur.
"Kemarin sudah diulas di dalam rapat, pada prinsipnya dari pihak BDX dan juga dari pihak Jasa Tirta termasuk PDAM Kabupaten Purwakarta memastikan bahwa pada saat terbangunnya data center ini tidak akan mengganggu suplai air atau pemenuhan kebutuhan air untuk warga, termasuk pemanfaatan lainnya untuk pertanian," tutur Adi.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga meminta kebutuhan air proyek tersebut dipastikan tidak mengganggu alokasi untuk pertanian. Berdasarkan penjelasan yang diterimanya, kebutuhan air pada pengembangan berikutnya dapat mencapai sekitar 384 liter per detik atau sekitar 33.000 meter kubik per hari ketika beroperasi pada kebutuhan tersebut.
