NADIKABAR.COM — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani buka suara soal pemanggilan pimpinan sejumlah perusahaan kelapa sawit RI oleh Pemerintah Singapura terkait penyelidikan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Rosan, langkah otoritas Negeri Singa tersebut merupakan hal positif agar penanganan isu karhutla dapat diselesaikan secara baik.

"Kalau kita melihat ini kan untuk sesuatu yang positif supaya hal-hal seperti karhutla dan yang lainnya bisa terselesaikan dengan baik," ujar Rosan ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Terkait dengan nasib investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) dari Singapura di tengah hubungan kedua negara yang menghangat, Rosan menyebut telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan.

Dalam pertemuan tersebut, sambung Rosan, Balakrishnan menegaskan komitmen investasi dari negaranya ke Indonesia tetap terbuka.

"Kebetulan saya kan kemarin juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura ya, Pak Vivian, dan menyampaikan bahwa komitmen baik itu investasi maupun hal-hal lainnya, itu tetap siap, tetap terbuka," ujar Rosan.

Ia menegaskan Indonesia dan Singapura justru bersiap memperkuat koordinasi serta kerja sama di bidang ekonomi dan investasi.

Selain itu, Rosan menyatakan pihaknya sangat terbuka untuk menerima masukan dan feedback dari Singapura guna mempererat kolaborasi.

Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan kepentingan kedua negara dapat terakomodasi secara adil dan tumbuh bersama ke depan.

"Saya pun terbuka untuk mendapatkan masukan, feedback, juga dari pihak mereka dan dari kita pun memberikan masukan juga apa yang kita bisa kolaborasikan bersama agar kepentingan dari baik Indonesia dan negara tetangga-tetangga ini bisa lebih rata ke depan," ujar Rosan.

Ada delapan pimpinan perusahaan kelapa sawit RI yang bertemu Pemerintah Singapura pada Rabu (28/10).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dari Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, hingga Sinar Mas Group.

Mereka bertemu Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Dalam Negeri K. Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu.

Shanmugam menjelaskan perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan menjalani penilaian independen secara menyeluruh. Evaluasi ini akan menyasar kegiatan operasional, hubungan korporasi, hingga rantai pasok mereka.

Proses investigasi akan dilakukan oleh panel penilai dan firma hukum independen di bawah arahan Badan Lingkungan Nasional (NEA) Singapura, sedangkan seluruh biaya operasional panel dibebankan kepada perusahaan yang sedang dinilai.

"Salah satu perusahaan yang telah diidentifikasi harus menunjuk sebuah tim yang terdiri atas perusahaan investigasi dan firma hukum untuk memberikan nasihat kepada perusahaan investigasi tersebut. Keduanya harus berasal dari panel yang ditetapkan, sesuai arahan NEA," ujar Shanmugam kepada para perwakilan perusahaan dikutip dari Channel News Asia.

Menurut Shanmugam, proses penilaian independen ini akan sangat membantu perusahaan dengan rantai pasok bersih untuk membuktikan bahwa mereka memang tidak terlibat dalam pembakaran lahan.

Shanmugam mengatakan kepada para perwakilan bahwa tujuan proses tersebut bukan untuk mencari kambing hitam ataupun menetapkan kesalahan demi kepentingan publik atau politik.