NADIKABAR.COM — Nilai tukar rupiah ditutup melemah ke level Rp18.135 per dolar AS pada perdagangan Senin (26/10). Rupiah turun 55 poin atau 0,30 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.080 per dolar AS.
Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah kenaikan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik. Di dalam negeri, ICP mencapai US$91,9 per barel pada akhir September, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70 per barel.
Sementara itu, belanja subsidi dan kompensasi energi hingga 30 September mencapai Rp376,8 triliun, naik 54,1 persen secara tahunan.
Kali ini, apa yang membuat rupiah terus tertekan?
Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pelemahan rupiah dipengaruhi tiga faktor, yakni kenaikan harga minyak dunia, kekhawatiran terhadap kondisi fiskal, serta ketidakpastian di pasar modal domestik.
Yusuf menyoroti harga minyak Brent yang berada di sekitar US$115 per barel setelah sempat menyentuh US$116. Kenaikan harga minyak meningkatkan kebutuhan dolar untuk membiayai impor energi Indonesia.
Di sisi fiskal, tingginya harga minyak berpotensi memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi. Kondisi ini dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah jika harga minyak bertahan di atas asumsi APBN.
"Selisih yang cukup lebar ini meningkatkan risiko pelebaran defisit dan mempersempit ruang fiskal pemerintah," kata Yusuf kepada NadiKabar.com, Senin (26/10).
Tekanan juga datang dari pasar modal, terutama ketidakpastian terkait rencana MSCI yang menyangkut transparansi kepemilikan saham dan struktur perdagangan. Yusuf mencontohkan arus keluar dana asing dari pasar obligasi sebesar US$203 juta pada 21 Oktober serta koreksi IHSG sekitar 1 persen pada Senin (26/10).
Menurutnya, tekanan rupiah tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh penguatan dolar AS. Sebab. ketika indeks dolar AS melemah, rupiah justru masih tertekan.
"Jika penyebabnya semata-mata faktor global, rupiah seharusnya ikut mendapat ruang untuk menguat ketika dolar melemah," ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut mengindikasikan meningkatnya premi risiko Indonesia di mata investor. Kekhawatiran terhadap kondisi fiskal, arah kebijakan, dan tata kelola pasar modal dapat membuat rupiah lebih rentan dibandingkan mata uang negara lain.
Yusuf menilai tekanan eksternal turut dialami negara lain, tetapi besarnya pelemahan mata uang berbeda-beda.
Rupiah terdepresiasi sekitar 7,52 persen sepanjang 2026, lebih dalam dibandingkan baht Thailand sebesar 6,37 persen dan rupee India sebesar 4,86 persen. Peso Filipina juga melemah sekitar 7,12 persen, sedangkan won Korea Selatan dan yuan China menguat dalam periode yang sama.
Menurutnya, perbedaan tersebut menunjukkan faktor global bukan satu-satunya penentu pergerakan rupiah. Ketergantungan terhadap impor energi, arus modal, dan kepercayaan investor terhadap kebijakan domestik turut memengaruhi ketahanan mata uang.
"Jadi, Indonesia tidak menghadapi tekanan ini sendirian, tetapi rupiah memang termasuk mata uang dengan kinerja terlemah di kawasan," ujarnya.
Yusuf mengatakan dampak pelemahan rupiah terhadap masyarakat dapat muncul melalui kenaikan harga barang, biaya produksi, dan pembiayaan. Barang yang bergantung pada bahan baku impor berpotensi lebih mahal ketika biaya pembelian dari luar negeri meningkat.
Tekanan ini dapat merembet ke pangan, obat-obatan, serta produk yang menggunakan bahan baku impor. Misalnya, sebagian bahan pakan ayam masih bergantung pada impor, begitu pula gandum untuk produk mi dan roti.
Yusuf menyoroti inflasi tahunan September yang meningkat dari 3,19 persen menjadi 3,28 persen. Inflasi pangan bergejolak bahkan mencapai 5,03 persen, sedangkan inflasi inti berada di level 2,84 persen.
"Bagi kelompok menengah bawah yang porsi belanja pangannya besar, kenaikan harga langsung mengurangi daya beli," katanya.
Ia memperkirakan dampak pelemahan rupiah terhadap harga konsumen dapat terasa secara bertahap. Selain meningkatkan biaya hidup, tekanan biaya produksi juga dapat mendorong perusahaan menahan ekspansi, mengurangi perekrutan, atau melakukan efisiensi tenaga kerja.
Di sisi lain, tekanan terhadap rupiah dapat membatasi ruang penurunan suku bunga sehingga biaya pembiayaan bagi masyarakat dan dunia usaha berpotensi tetap tinggi.
Untuk meredam tekanan, Yusuf menilai BI perlu melanjutkan intervensi di pasar valuta asing, transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar surat berharga negara (SBN) sekunder. Opsi kenaikan suku bunga juga dapat dipertimbangkan apabila arus keluar modal terus berlanjut.
