Namun, ia menegaskan stabilisasi rupiah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter. Pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal, menyampaikan strategi pembiayaan secara transparan, dan memastikan belanja subsidi energi lebih tepat sasaran.

Yusuf juga mendorong pembenahan tata kelola pasar modal, terutama transparansi kepemilikan saham dan porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan kepada publik. Penguatan pasokan devisa melalui kebijakan retensi devisa hasil ekspor serta koordinasi komunikasi pemerintah, BI, dan OJK juga dinilai penting.

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi memandang dampak pelemahan rupiah terhadap rumah tangga tidak hanya terlihat dari harga barang impor. Tekanan juga dapat merembet ke biaya produksi, kesempatan kerja, dan pembiayaan apabila perusahaan menahan investasi atau mengurangi aktivitas usaha.

Meski demikian, ia mengingatkan pergerakan rupiah dalam satu hari tidak serta-merta langsung menaikkan seluruh harga barang. Dampaknya bergantung pada kontrak impor, persediaan, subsidi, dan keputusan perusahaan dalam meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen.

"Ketika produsen meneruskan kenaikan biaya ke harga jual, keluarga berpendapatan rendah harus mengalokasikan bagian lebih besar dari penghasilannya untuk kebutuhan pokok," ujarnya.

Karena itu, Syafruddin menilai pemerintah perlu menjaga kelancaran distribusi pangan dan energi serta memastikan bantuan sosial menjangkau rumah tangga rentan agar tekanan nilai tukar tidak semakin menggerus daya beli.

Syafruddin menilai BI perlu menjaga stabilitas pasar valuta asing melalui intervensi terukur, instrumen lindung nilai, kecukupan likuiditas valas, dan komunikasi kebijakan yang konsisten.

Namun, intervensi BI semata ta cukup. Pemerintah perlu menangani sumber tekanan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui suku bunga, seperti tingginya biaya impor energi, kepastian fiskal, transparansi pasar modal, dan penegakan hukum.

Menurutnya, pengetatan moneter yang berlebihan juga berisiko menekan penyaluran kredit, investasi, dan kesempatan kerja. Karena itu, kebijakan stabilisasi perlu berjalan beriringan dengan perbaikan fundamental ekonomi.

"Intervensi besar tanpa reformasi berisiko hanya membeli waktu; pengetatan moneter berlebihan juga dapat menahan kredit, investasi, dan pekerjaan," kata Syafruddin.

Ia menambahkan keberhasilan stabilisasi tidak seharusnya diukur hanya dari pergerakan nilai tukar. Pemerintah dan BI juga perlu memantau volatilitas rupiah, arus modal, imbal hasil SBN, inflasi impor, dan kondisi pembiayaan untuk menilai apakah tekanan terhadap perekonomian mulai mereda.

Nilai tukar rupiah ditutup melemah ke level Rp18.135 per dolar AS pada perdagangan Senin (26/10). Rupiah turun 55 poin atau 0,30 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.080 per dolar AS.

Tekanan terhadap rupiah terjadi di tengah kenaikan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik. Di dalam negeri, ICP mencapai US$91,9 per barel pada akhir September, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70 per barel.

Sementara itu, belanja subsidi dan kompensasi energi hingga 30 September mencapai Rp376,8 triliun, naik 54,1 persen secara tahunan.

Kali ini, apa yang membuat rupiah terus tertekan?

Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pelemahan rupiah dipengaruhi tiga faktor, yakni kenaikan harga minyak dunia, kekhawatiran terhadap kondisi fiskal, serta ketidakpastian di pasar modal domestik.

Yusuf menyoroti harga minyak Brent yang berada di sekitar US$115 per barel setelah sempat menyentuh US$116. Kenaikan harga minyak meningkatkan kebutuhan dolar untuk membiayai impor energi Indonesia.

Di sisi fiskal, tingginya harga minyak berpotensi memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi. Kondisi ini dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah jika harga minyak bertahan di atas asumsi APBN.

"Selisih yang cukup lebar ini meningkatkan risiko pelebaran defisit dan mempersempit ruang fiskal pemerintah," kata Yusuf kepada NadiKabar.com, Senin (26/10).

Tekanan juga datang dari pasar modal, terutama ketidakpastian terkait rencana MSCI yang menyangkut transparansi kepemilikan saham dan struktur perdagangan. Yusuf mencontohkan arus keluar dana asing dari pasar obligasi sebesar US$203 juta pada 21 Oktober serta koreksi IHSG sekitar 1 persen pada Senin (26/10).

Menurutnya, tekanan rupiah tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh penguatan dolar AS. Sebab. ketika indeks dolar AS melemah, rupiah justru masih tertekan.

"Jika penyebabnya semata-mata faktor global, rupiah seharusnya ikut mendapat ruang untuk menguat ketika dolar melemah," ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut mengindikasikan meningkatnya premi risiko Indonesia di mata investor. Kekhawatiran terhadap kondisi fiskal, arah kebijakan, dan tata kelola pasar modal dapat membuat rupiah lebih rentan dibandingkan mata uang negara lain.