NADIKABAR.COM — Pemerintah mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menegaskan bahwa hanya ada satu Kadin yang diakui pemerintah. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin juga diusulkan disetujui pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Usulan itu menjadi salah satu poin yang disampaikan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji saat memaparkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah atas RUU Kadin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (16/11).

"Pemerintah mengusulkan agar pengaturan mengenai Kadin tetap memberikan kepastian terkait kelembagaan dan kedudukannya sebagai wadah pelaku usaha. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa Kadin yang diakui Pemerintah hanya satu, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disetujui Pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden," kata Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).

RUU Kadin dirancang untuk mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Rancangan ini terdiri atas 13 bab dan 43 pasal, yang mengatur kelembagaan, fungsi, tugas, dan kewenangan Kadin.

RUU ini sudah memuat penegasan bahwa Kadin adalah satu wadah yang mandiri bagi seluruh pelaku usaha. Wadah ini mencakup pelaku usaha dari sektor usaha negara, koperasi, maupun swasta, baik yang tergabung dalam asosiasi maupun tidak.

Menurut Sarmuji, DIM Pemerintah disusun lewat serangkaian pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Pembahasan itu termasuk pendalaman atas sejumlah substansi yang perlu disempurnakan.

"Pemerintah telah melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap RUU Kadin, baik dari sisi substansi maupun pengaturan pasal demi pasal. Pembahasan ini diperlukan agar ketentuan yang dirumuskan dapat memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan dunia usaha," ujarnya.