Pemerintah mengajukan penyempurnaan atas 330 butir DIM terhadap RUU usulan DPR, dengan rincian:
- 49 butir diusulkan tetap- 163 butir diusulkan dihapus- 18 butir diusulkan mengalami perubahan redaksional- 11 butir diusulkan direposisi- 17 butir diusulkan diubah- 10 butir berupa penambahan substansi baru
Salah satu pertimbangan Pemerintah mengusulkan penghapusan sejumlah ketentuan adalah agar tata kelola internal Kadin diatur dalam AD/ART organisasi. Tata kelola internal itu mencakup keanggotaan, struktur organisasi, kepengurusan, mekanisme pengambilan keputusan, dan pengelolaan organisasi.
"Pengaturan tata kelola internal organisasi perlu memberikan ruang fleksibilitas agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha. Oleh karena itu, sejumlah aspek yang bersifat internal dapat diatur lebih lanjut melalui AD/ART Kadin," ungkap Sarmuji.
Kode Etik hingga Hubungan dengan Pekerja
Di sisi lain, Pemerintah juga mengusulkan sejumlah substansi baru:
- persetujuan Pemerintah terhadap AD/ART Kadin- perincian unsur keanggotaan, yang terdiri atas pelaku usaha dan organisasi pelaku usaha- mandat bagi Kadin untuk menyusun, menetapkan, dan menegakkan kode etik bagi anggotanya- fungsi baru bagi Kadin, yaitu membina hubungan antara pelaku usaha dan pekerja