Usulan lainnya adalah fasilitasi keanggotaan Kadin bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan berusaha. Pengaturan ini diharapkan memperjelas peran Kadin dalam mendampingi dan melayani pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

Keanggotaan Otomatis Jangan Bebani IKM

Kemenperin juga memberi sejumlah catatan dalam pembahasan RUU ini. Salah satunya soal batas kewenangan Kadin dalam memberikan jasa layanan, terutama penandasahan serta penerbitan surat keterangan dan rekomendasi. Batas ini perlu diperjelas karena kementerian dan lembaga juga menerbitkan dokumen sejenis sesuai kewenangannya, seperti pertimbangan teknis dan rekomendasi.

Kemenperin juga menyoroti mekanisme integrasi keanggotaan Kadin dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Menurut Kemenperin, keanggotaan otomatis tidak boleh menimbulkan beban biaya bagi pelaku usaha, terutama industri kecil dan menengah (IKM). Keanggotaan otomatis juga perlu ditegaskan tidak serta-merta mewajibkan anggota membayar iuran.

DIM Pemerintah atas RUU Kadin dibahas sejak 2 Oktober 2026. Pembahasan berlanjut pada 23 Oktober, 27-29 Oktober, 2-4 November, hingga 11-12 November 2026. Pada tahap terakhir, Pemerintah mendalami enam isu yang masih perlu dibahas lebih lanjut sekaligus memfinalkan DIM.

Sarmuji berharap pembahasan bersama DPR menghasilkan aturan yang memberi kepastian hukum, memperjelas fungsi dan kewenangan Kadin, serta memperkuat peran Kadin dalam mendukung dunia usaha di Indonesia.