"Jangan hanya berpikir, kenapa tidak sekolah? Kita harus tahu kondisinya," ujar Herman.
"Ada anak yang harus membantu orang tuanya bertani, berdagang, ada keluarga yang membutuhkan bantuan, dan ada juga anak dengan disabilitas. Situasinya bermacam-macam," sambungnya.
Herman meyakini sebagian besar persoalan anak tidak sekolah dapat diatasi apabila pemerintah mampu menawarkan solusi yang fleksibel dan sesuai dengan keadaan keluarga. Salah satunya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, serta Paket C.
Menurut Herman, waktu belajar yang lebih fleksibel, termasuk pada akhir pekan atau di luar jam kerja, dapat menjadi alternatif bagi anak yang terkendala mengikuti pendidikan formal.
"Kalau diberikan solusi kreatif dan fleksibel melalui PKBM atau pendidikan kesetaraan, saya kira mereka mau. Saya sudah datang ke beberapa keluarga yang anaknya tidak sekolah, dan ketika diajak berkomunikasi serta diberikan solusi, mereka bersedia," kata Herman.
Karena itu, Herman meminta para kadisdik kabupaten/kota tidak berhenti pada pendataan dan laporan administratif. Mereka harus turun langsung menemui keluarga, memahami kondisi sosial masyarakat, serta memastikan setiap anak memperoleh jalan untuk kembali belajar.
Herman juga menyiapkan mekanisme eskalasi apabila persoalan tidak terselesaikan di tingkat bawah. Jika upaya pemerintah kabupaten/kota menemui jalan buntu, persoalan tersebut harus dilaporkan kepada Kadisdik Jabar untuk ditindaklanjuti langsung di lapangan.
Apabila masih belum terselesaikan, Herman menyatakan dirinya siap turun tangan.
