NADIKABAR.COM — Pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri semakin gencar dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Pemungut pajak akan diperluas dengan melibatkan bank swasta hingga perusahaan teknologi finansial (fintech).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti mengatakan kebijakan itu bukan merupakan pengenaan pajak baru karena produk digital luar negeri memang merupakan objek PPN. Hanya sistem pemungutannya yang berbeda karena sebelumnya wajib pajak setor sendiri.
"Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri," kata Inge dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (9/11/2026).
Di Indonesia sebenarnya sudah ada mekanisme pemungutan pajak atas transaksi digital melalui PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang diterapkan sejak 2020. Kemudian PPN skema SPP-TDLN baru diberlakukan 25 September 2026.
