"Sekarang ada 260-an (pemungut PMSE), nah kalau SPP-TDLN di luar itu. Objeknya sama, sama-sama objek PPN, tetapi dia di luar PMSE. Kalau kita hitung PMSE itu, yang Strava dan sejenisnya itu sebenarnya ada puluhan ribu kalau di Indonesia. Jadi ada puluhan ribu provider luar negeri yang beroperasi atau bertransaksi dengan konsumen yang ada di Indonesia," ucap Inge.
Berbeda dengan SPP-TDLN, PPN PMSE dipungut langsung oleh pelaku usaha yang telah ditunjuk. PPN dari konsumen tersebut kemudian dilaporkan dan disetorkan kepada DJP.
DJP memastikan kehadiran SPP-TDLN tidak akan menyebabkan pemungutan pajak berganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh pelaku usaha PMSE, transaksi tersebut tidak akan dipungut lagi melalui SPP-TDLN.
"Nanti penyelenggara SPP-TDLN akan mengatakan 'ini jangan dipungut lagi karena sudah dipungut oleh PMSE'. Jadi SPP-TDLN ini di luar yang PMSE. Kita pastikan itu, jadi nggak terjadi pemungutan ganda karena yang sudah dipungut PMSE, dia tidak akan dipungut lagi di SPP-TDLN," ucap Inge.
