Dalam skema SPP-TDLN, DJP menunjuk bank dan lembaga keuangan non bank sebagai pihak lain pemungut PPN. Hal itu dilakukan setelah adanya konfirmasi dari penyelenggara SPP-TDLN yakni PT Jalin Pembayaran Nusantara untuk kemudian disetorkan ke kas negara.
Pada tahap awal yakni 25 September 2026, enam lembaga yang telah ditunjuk yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).
Jadi jika kamu melakukan transaksi digital luar negeri menggunakan sistem pembayaran tersebut, maka otomatis akan dikenakan PPN 11%. Produk digital luar negeri yang dimaksud seperti pembelian layanan cloud, streaming film, layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga game online.
Objek produk digital luar negeri yang dipungut PPN SPP-TDLN merupakan di luar yang sudah dikenakan PPN PMSE seperti Netflix, Strava, Google hingga Meta. Nah, produk sejenis di luar itu yang akan menjadi target PPN dengan skema SPP-TDLN.
