Sudah Ada PMSE, Kok Ada Pajak Digital Lagi?

NADIKABAR.COM — Pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri semakin gencar dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Pemungut pajak akan diperluas dengan melibatkan bank swasta hingga perusahaan teknologi finansial (fintech).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti mengatakan kebijakan itu bukan merupakan pengenaan pajak baru karena produk digital luar negeri memang merupakan objek PPN. Hanya sistem pemungutannya yang berbeda karena sebelumnya wajib pajak setor sendiri.

"Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri," kata Inge dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (9/11/2026).

Di Indonesia sebenarnya sudah ada mekanisme pemungutan pajak atas transaksi digital melalui PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang diterapkan sejak 2020. Kemudian PPN skema SPP-TDLN baru diberlakukan 25 September 2026.

Dalam skema SPP-TDLN, DJP menunjuk bank dan lembaga keuangan non bank sebagai pihak lain pemungut PPN. Hal itu dilakukan setelah adanya konfirmasi dari penyelenggara SPP-TDLN yakni PT Jalin Pembayaran Nusantara untuk kemudian disetorkan ke kas negara.

Pada tahap awal yakni 25 September 2026, enam lembaga yang telah ditunjuk yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

Jadi jika kamu melakukan transaksi digital luar negeri menggunakan sistem pembayaran tersebut, maka otomatis akan dikenakan PPN 11%. Produk digital luar negeri yang dimaksud seperti pembelian layanan cloud, streaming film, layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga game online.

Objek produk digital luar negeri yang dipungut PPN SPP-TDLN merupakan di luar yang sudah dikenakan PPN PMSE seperti Netflix, Strava, Google hingga Meta. Nah, produk sejenis di luar itu yang akan menjadi target PPN dengan skema SPP-TDLN.

"Sekarang ada 260-an (pemungut PMSE), nah kalau SPP-TDLN di luar itu. Objeknya sama, sama-sama objek PPN, tetapi dia di luar PMSE. Kalau kita hitung PMSE itu, yang Strava dan sejenisnya itu sebenarnya ada puluhan ribu kalau di Indonesia. Jadi ada puluhan ribu provider luar negeri yang beroperasi atau bertransaksi dengan konsumen yang ada di Indonesia," ucap Inge.

Berbeda dengan SPP-TDLN, PPN PMSE dipungut langsung oleh pelaku usaha yang telah ditunjuk. PPN dari konsumen tersebut kemudian dilaporkan dan disetorkan kepada DJP.

DJP memastikan kehadiran SPP-TDLN tidak akan menyebabkan pemungutan pajak berganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh pelaku usaha PMSE, transaksi tersebut tidak akan dipungut lagi melalui SPP-TDLN.

"Nanti penyelenggara SPP-TDLN akan mengatakan 'ini jangan dipungut lagi karena sudah dipungut oleh PMSE'. Jadi SPP-TDLN ini di luar yang PMSE. Kita pastikan itu, jadi nggak terjadi pemungutan ganda karena yang sudah dipungut PMSE, dia tidak akan dipungut lagi di SPP-TDLN," ucap Inge.