Rizal juga meminta Pemkab Bogor menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama pelaku usaha untuk membahas kenaikan PAT dan mencari solusi.
"Karena banyak hal yang harus kita sampaikan, baik itu dengan Bupati maupun Sekda. Kita laksanakan FGD supaya permasalahan pengusaha di Kabupaten Bogor ini ada solusi dari pemerintah. Insyaallah itu adalah salah satu solusi yang terbaik bagi kami para pengusaha," katanya.
Apindo Kabupaten Bogor mencatat sekitar 13 ribu pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 2024 hingga 2026. Di sektor garmen, jumlah perusahaan anggota Apindo yang masih bertahan juga disebut turun.
"Anggota Apindo saat ini juga tinggal 18 perusahaan yang bergerak di bidang garmen dari sebelumnya sekitar 50 perusahaan. Mayoritas banyak yang sudah tutup. Yang ada saat ini hidupnya juga sudah kempas-kempis," tutur Rizal.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut menyoroti dampak kenaikan PAT terhadap kegiatan industri. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Badan Geologi Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan pembayaran PAT tidak boleh mengganggu operasional industri.
"Jadi, pajak (PAT) yang harus dibayar industri itu tidak boleh mengganggu operasional industri," ujar Agus.
