NADIKABAR.COM — Tokopedia dan TikTok Shop buka-bukaan soal laporan dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengenai dugaan pemblokiran akun sepihak dan penahanan saldo beberapa waktu lalu.

Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah untuk Tokopedia dan TikTokshop Hilmi Adrianto menyampaikan persoalan ini bermula dari pengaduan Peradi DPC Bekasi Raya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VII DPR RI pada 3 Juli 2026. Saat itu, Peradi DPC Bekasi Raya mengklaim sekitar 500 mitra pelaku usaha terdampak adanya pemblokiran akun sepihak dan penahanan saldo dengan estimasi mencapai Rp 3 triliun.

Selanjutnya, Komisi VII kemudian meminta data lebih terperinci sebagai dasar klarifikasi dan penanganan kasus, pihaknya juga sudah mengantongi data rinci tersebut. Namun, dalam data yang diterimanya, hanya 217 mitra pelaku usaha saja yang melakukan aduan dengan nilai kerugian diklaim sekitar Rp 24,05 miliar.

Dari data itu, pihaknya melakukan verivikasi terhadap setiap pengaduan berdasarkan bukti dan informasi yang ada. Pihaknya pun pada 8 September 2026 telah melaporkan perkembangan hal ini kepada Komisi VII.

"Dari total 217 mitra pelaku usaha yang dilaporkan, seluruhnya telah selesai ditangani. Sebanyak 208 kasus telah melalui proses pengecekan, dengan hasil sebanyak 193 mitra pelaku usaha berdasarkan hasil peninjauan, ditemukan perlu dikenakan sanksi berupa penarikan kembali subsidi platform yang sebelumnya telah kami berikan," katanya dalam RDPU dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, Rabu (18/11/2026).

"Sementara 15 lainnya tidak mengalami pembangkuan saldo. Sementara itu, 9 kasus lainnya tidak memerlukan investigasi lebih lanjut, karena terdiri dari akun yang sudah tidak aktif, adanya duplikasi data toko, serta toko yang sebenarnya saat itu berstatus normal," sambungnya.

Hilmi menambahkan, dari total klaim kerugian sekitar Rp 24,05 miliar yang disampaikan Peradi, hasil investigasi perusahaan mengidentifikasi nilai subsidi yang terindikasi disalahgunakan sebesar Rp 16,7 miliar.

"Prinsip kami jelas, penarikan hanya dilakukan terhadap nilai subsidi yang terkait dengan pelanggaran. Sementara sisa dana yang tidak terkait dengan pelanggaran telah dilepaskan dan dapat ditarik oleh mitra pelaku usaha yang bersangkutan," terangnya.

Dari RDPU itu, kemudian pada hari berikutnya, pihaknya diundang oleh Kementerian UMKM yang menjadi mediator dalam persoalan ini. Pertemuan ini mempertemukan pihaknya dengan 6 mitra yang didampingi oleh Peradi sebagai kuasa hukum. Dari situ hanya ada 2 mitra UMKM yang masuk dalam daftar 40 penjual yang diagendakan untuk dibahas. Perusahaan kemudian menjelaskan hasil investigasi, kronologi transaksi, dugaan pelanggaran, dan nilai subsidi yang dianggap disalahgunakan.

Dalam pertemuan itu, perusahaan menjelaskan hasil investigasi, kronologi transaksi, dugaan pelanggaran, dan nilai subsidi yang dianggap disalahgunakan. Dia juga bilang perusahaan membuka kesempatan banding tambahan hingga 19 Oktober 2026.

"Selama proses tersebut, tidak terdapat mitra pelaku usaha dalam daftar pengajuan Peradi yang mengajukan banding melalui kanal tambahan. Namun terdapat dua mitra pelaku usaha yang berdasarkan laporan Kementerian UMKM yang sebenarnya tidak termasuk dalam daftar yang kita terima dari Peradi Bekasi Raya yang turut memanfaatkan kesempatan banding tambahan ini," katanya.

Nah untuk dua mitra pelaku yang di luar daftar Peradi itu, Hilmi mengatakan Tokopedia-TikTok Shop memutuskan mengembalikan seluruh dana yang sempat tertahan. Hal ini berdasarkan peninjauan bukti dan berdiskusi dengan Kementerian UMKM. Dia menargetkan pengembalian dana ini selesai dalam Minggu ini. Adapun saat ditanya berapa dana yang sebelumnya ditahan dan akan dikembalikan kepada kedua mitra itu, Hilmi belum dapat menyampaikan hal itu.

"Saat ini proses pengembalian dana tersebut sedang dalam tahap administrasi dan ditargetkan rampung dalam minggu ini," katanya.

"Di luar dari proses melalui Kementerian UMKM tersebut, secara bersamaan kami juga melakukan konsultasi secara proaktif terhadap Kementerian lembaga terkait dengan persoalan penangguhan dana ini," sambungnya.

Adapun dalam laporannya kepada BAM DPR hari ini, Hilmi menegaskan komitmen Tokopedia dan TikTik Shop untuk menciptakan perdagangan digital yang sehat, adil dan bermanfaat. Dalam hal ini, ia mengatakan seluruh pengaduan telah ditelaah dan tangani berdasarkan data dan bukti yang ada.

Kemudian, Hilmi menyampaikan pemotongan saldo penjual dibatasi pada nilai subsidi platform yang terindikasi disalahgunakan. Sementara sisa dana yang tidak terkait dengan pelanggaran telah dilepaskan kepada penjual. Adapun kekurangannya ditanggung perusahaan sebagai kerugian platform.

"Kami juga memahami bahwa setiap tindakan penegakan dapat memberikan dampak kepada penjualan yang bersangkutan. Oleh karena itu, kami berupaya memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan Secara tepat, proporsional dan berdasarkan hasil investigasi yang menyeluruh, serta tetap memberikan ruang bagi penjual untuk bisa melakukan branding Apabila terdapat informasi atau bukti tambahan yang perlu kami pertimbangkan," pungkas Hilmi.