NADIKABAR.COM — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidyat menyoroti nasib kelompok rentan di tengah upaya transisi energi bersih.
Pemerintah menempatkan prinsip keadilan dan inklusivitas sebagai bagian penting dari transisi karbon. Kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat dan komunitas pesisir harus memperoleh ruang partisipasi serta akses yang setara untuk memanfaatkan kebijakan iklim.
"Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif dan berkelanjutan," tegas Jumhur dalam keterangan resminya, Selasa (10/11).
Ia turut menambahkan bahwa transisi energi bersih perlu berjalan bersama penciptaan lapangan kerja yang layak dan peningkatan akses energi bagi masyarakat.
Di sisi lain, kata Jumhur, solusi berbasis alam (nature-based solution) melalui perlindungan hutan, pemulihan gambut dan mangrove serta pengelolaan lahan berkelanjutan terus dioptimalkan untuk menekan emisi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
Jumhur mengatakan transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, namun juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut meliputi membuka peluang ekonomi, memperluas akses energi, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
