Menurut Jumhur, ketahanan iklim perlu diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan yang dapat diawali dari perencanaan nasional, penganggaran, pelaksanaan di daerah, hingga pemantauan dan evaluasi. Ia menyebut risiko dan kerentanan iklim harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, termasuk tata ruang, pembangunan infrastruktur, pertanian, pengelolaan air serta kesehatan masyarakat.
"Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat," ujar Jumhur.
Jumhur mengatakan, kebijakan adaptasi tidak dapat berjalan sebagai program lingkungan yang terpisah dari agenda pembangunan. Menurutnya, kebijakan nasional juga perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal.
Ia menyebut salah satu program bernama Program Kampung Iklim (ProKlim) yang disebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Pernyataan ini disampaikan Jumhur ketika menghadiri Ministrial Dialogue bertajuk "Strengthening Climate Resilience and Shared Prosperity through Collaborative Action and Strategic Net-Zero Pathway" di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Turki pada Senin (9/11).
Jumhur juga menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam mempercepat aksi iklim. Ia menilai perubahan iklim merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan koordinasi terarah antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi serta masyarakat sipil.
