Jumhur menyebut kolaborasi ini didorong oleh pembagian mandat yang jelas, target terukur, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi. Dalam aspek pembiayaan, ia menilai pasar karbon berintegritas tinggi, pembiayaan iklim dan inovasi teknologi sebagai instrumen penting.
Pada kerangka Pasal 6 Persetujuan Paris, kerja sama perdagangan karbon internasional harus mampu menghasilkan pengurangan emisi yang kredibel, transaparan, serta mencegah penghitungan ganda.
Lebih jauh, Jumhur menyebut pemerintah turut mendorong perluasan akses negara berkembang terhadap pembiayaan konsensional, blended finance, serta transfer teknologi.
Menurutnya, kemitraan internasional juga harus diarahkan untuk berdampak nyata di lapangan seperti infrastruktur tangguh iklim, pertanian berkelanjutan dan transisi energi dengan berpegang teguh terhadap prinsip keadilan serta tanggung jawab bersama yang dibedakan (Common but Differentiated Responsibilities and Resprective Capabilities).
Jumhur menegaskan bahwa ketahanan iklim dan pencapaian net-zero emission bukanlah dua agenda yang saling bersaing, melainkan elemen yang saling memperkuat.
"Ukuran utama ambisi iklim kita bukan hanya seberapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang dapat kita lindungi dan sebesar apa kesejahteraan bersama yang dapat kita ciptakan," tutup Jumhur.
