NADIKABAR.COM β€” Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur 2027 diproyeksi naik 6 hingga 9 persen. Namun, hal itu memicu gelombang penolakan dari kalangan buruh.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Sugeng Lestari menegaskan proses perumusan UMP maupun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) itu mengikuti koridor hukum yang berlaku.

Penghitungan proyeksi kenaikan upah minimum sebesar 6 sampai 9 persen tersebut, kata dia, merujuk pada aturan baru dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini menetapkan tiga variabel utama penentu upah, yakni tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta koefisien indeks tertentu atau alfa di rentang 0,5 hingga 1 persen.

"Penetapan UMP dan UMSP Jawa Timur Tahun 2027 berpedoman pada formulasi pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026," ujarΒ Sugeng dikonfirmasi, Kamis (19/11).

Dalam simulasi penghitungan, jika suatu daerah mencatat inflasi 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 6 persen, maka penggunaan indeks alfa 0,5 akan menghasilkan kenaikan upah sebesar 6 persen.

Apabila indeks alfa dinaikkan ke batas maksimal 1 persen dengan asumsi makroekonomi yang sama, penyesuaian upah berpotensi menembus angka 9 persen.