Merujuk skema alfa 1 persen tersebut, UMK Kota Surabaya pada 2027 diproyeksikan naik sekitar 9 persen dari Rp5.288.796 menjadi Rp5.765.788.

Namun, angka simulasi ini belum bersifat final karena penentuan indeks alfa masih menunggu pembahasan resmi bersama Dewan Pengupahan Jawa Timur dalam waktu dekat.

Sugeng memastikan Pemprov Jatim berupaya menjaga titik temu antara kepentingan pekerja dan iklim investasi di Jawa Timur. Formula pengupahan diterapkan secara terukur agar daya beli buruh terjaga tanpa mematikan operasional sektor usaha.

"Prinsipnya, penetapan upah dilakukan secara terukur berdasarkan formulasi, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," ucapnya.

Tapi rencana kenaikan itu berbanding terbalik dengan tuntutan Perwakilan Daerah (PERDA) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur. Mereka menuntut kenaikan upah hingga 52,95 persen.

Sekretaris PERDA KSPI Provinsi Jawa Timur Jazuli menilai besaran upah di Jawa Timur selama ini masih jauh tertinggal dari kebutuhan riil pekerja di lapangan. Ia merujuk Surat Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 yang mencatat KHL Jawa Timur tahun 2026 mencapai Rp3.742.675, sedangkan UMP Jatim 2026 hanya dipatok Rp2.446.973 sehingga terdapat selisih Rp1.295.702 setiap bulan.