"Buruh tidak boleh terus-menerus dipaksa hidup dengan upah murah, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Upah minimum harus menjadi instrumen untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya," kata Jazuli.

Untuk mengawal tuntutan itu, KSPI Jatim akan melakukan demonstrasi ke Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jumat (20/11). Aksi itu akan diikuti 1.000 massa yang berasal dari 12 daerah industri, meliputi Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Tuban, Ngawi, Probolinggo, Jember, Lumajang dan Banyuwangi.

Melalui aksi unjuk rasa besok, KSPI Jatim mengajukan empat tuntutan utama, dimulai dari penetapan UMP Jatim 2027 minimal sebesar Rp3.742.675 atau naik 52,95 persen sesuai nilai KHL. Buruh juga mendesak penetapan UMSP Jatim 2027 minimal Rp3.929.809 atau sekurang-kurangnya 5 persen di atas nilai UMP merujuk Pasal 137 ayat (2) undang-undang yang sama.

Pada level kabupaten dan kota, buruh menuntut agar 34 daerah di Jawa Timur yang nilai UMK 2026-nya masih di bawah standar KHL wajib dinaikkan minimal setara nilai KHL masing-masing daerah. Sementara untuk empat daerah yang nilai UMK-nya sudah melampaui KHL, yakni Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Probolinggo, penghitungan kenaikan UMK 2027 wajib memakai indeks alfa minimal 1,00.

Tuntutan keempat menyasar penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027 agar gubernur tidak mengurangi jumlah sektor maupun besaran nilai yang telah direkomendasikan para bupati dan wali kota, atau minimal 5 persen lebih tinggi dari UMK setempat.

"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh pemilik modal dan kelompok tertentu. Buruh sebagai salah satu penggerak utama roda perekonomian juga harus merasakan hasil pertumbuhan tersebut melalui peningkatan kesejahteraan dan daya beli," pungkasnya.