NADIKABAR.COM — Pemerintah kini mengatur mekanisme penetapan upah minimum buruh melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam proses penetapannya, Pasal 134 mengamanatkan Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan dengan mewajibkan pelibatan Pemerintah Daerah dan dewan pengupahan.
"Dalam menetapkan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah dan dewan pengupahan," tulis pasal 134 ayat (3).
Terkait struktur upah minimum, Pasal 137 ayat (1) huruf a, b, c, dan d membaginya ke dalam empat tingkatan, yakni Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Dalam hierarki penerapannya, Pasal 137 ayat (2) mewajibkan Gubernur untuk menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, berdasarkan Pasal 137 ayat (3), Gubernur juga memiliki kewenangan untuk menetapkan UMK dan UMSK.
Pasal 137 ayat (4) dan ayat (5) pun menyebutkan penetapan UMK harus dilakukan setelah UMP disahkan, dan besaran nominal UMK wajib lebih tinggi dibandingkan dengan UMP.
Apabila suatu daerah belum memiliki upah minimum, Pasal 137 ayat (6) menggarisbawahi bahwa penetapannya harus memenuhi syarat tertentu, yang tata caranya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah sesuai Pasal 137 ayat (7).
