Berikutnya, Pasal 138 ayat (1) menetapkan bahwa upah minimum dihitung dengan bersandar pada indikator kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
Untuk menjamin akurasi, Pasal 138 ayat (2) mewajibkan penggunaan data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari lembaga pemerintah di bidang kegiatan statistik.
Untuk memperoleh data KHL, Pasal 138 ayat (3) menugaskan lembaga statistik tersebut untuk melaksanakan survei riil di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sebelum survei KHL dijalankan ke lapangan, Pasal 138 ayat (4) huruf a hingga d mengharuskan lembaga statistik dan dewan pengupahan nasional membahas rencana teknisnya terlebih dahulu.
Pembahasan tersebut mencakup jenis komponen kebutuhan hidup layak, kualitas komponen, lokasi survei, hingga waktu pelaksanaan survei.
Nantinya, hasil dari survei tersebut akan diserahkan kepada dewan pengupahan daerah, yang menurut Pasal 138 ayat (5) akan diolah menjadi salah satu dasar penyusunan rekomendasi penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur.
