Ketentuan teknis dan standar mengenai KHL ini akan diatur secara spesifik melalui Peraturan Menteri sebagaimana tertuang dalam Pasal 138 ayat (6).
Dalam penghitungan, pada Pasal 139 ayat (1) huruf a dan b menjelaskan dua opsi instrumen utama, yakni menggunakan formula penghitungan upah minimum atau menggunakan acuan hitungan kebutuhan hidup layak (KHL).
Jika menggunakan formula, Pasal 139 ayat (2) mengharuskan perhitungan tersebut mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan indeks tertentu.
Indeks tertentu tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (3), memiliki batas bawah 0,5 (nol koma lima) dan batas atas paling tinggi 1 (satu).
Pasal 139 ayat (4) pun menegaskan bahwa penetapan akhir upah minimum harus didasarkan pada nilai yang paling tinggi antara hasil formula penghitungan atau nilai KHL yang telah disepakati oleh dewan pengupahan daerah.
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perhitungan dan penerapan upah minimum ini diamanatkan oleh Pasal 139 ayat (5) untuk diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
