NADIKABAR.COM — Pemerintah kini mengatur mekanisme penetapan upah minimum buruh melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam proses penetapannya, Pasal 134 mengamanatkan Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan dengan mewajibkan pelibatan Pemerintah Daerah dan dewan pengupahan.
"Dalam menetapkan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah dan dewan pengupahan," tulis pasal 134 ayat (3).
Terkait struktur upah minimum, Pasal 137 ayat (1) huruf a, b, c, dan d membaginya ke dalam empat tingkatan, yakni Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Dalam hierarki penerapannya, Pasal 137 ayat (2) mewajibkan Gubernur untuk menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, berdasarkan Pasal 137 ayat (3), Gubernur juga memiliki kewenangan untuk menetapkan UMK dan UMSK.
Pasal 137 ayat (4) dan ayat (5) pun menyebutkan penetapan UMK harus dilakukan setelah UMP disahkan, dan besaran nominal UMK wajib lebih tinggi dibandingkan dengan UMP.
Apabila suatu daerah belum memiliki upah minimum, Pasal 137 ayat (6) menggarisbawahi bahwa penetapannya harus memenuhi syarat tertentu, yang tata caranya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah sesuai Pasal 137 ayat (7).
Berikutnya, Pasal 138 ayat (1) menetapkan bahwa upah minimum dihitung dengan bersandar pada indikator kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
Untuk menjamin akurasi, Pasal 138 ayat (2) mewajibkan penggunaan data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari lembaga pemerintah di bidang kegiatan statistik.
Untuk memperoleh data KHL, Pasal 138 ayat (3) menugaskan lembaga statistik tersebut untuk melaksanakan survei riil di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sebelum survei KHL dijalankan ke lapangan, Pasal 138 ayat (4) huruf a hingga d mengharuskan lembaga statistik dan dewan pengupahan nasional membahas rencana teknisnya terlebih dahulu.
Pembahasan tersebut mencakup jenis komponen kebutuhan hidup layak, kualitas komponen, lokasi survei, hingga waktu pelaksanaan survei.
Nantinya, hasil dari survei tersebut akan diserahkan kepada dewan pengupahan daerah, yang menurut Pasal 138 ayat (5) akan diolah menjadi salah satu dasar penyusunan rekomendasi penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur.
Ketentuan teknis dan standar mengenai KHL ini akan diatur secara spesifik melalui Peraturan Menteri sebagaimana tertuang dalam Pasal 138 ayat (6).
Dalam penghitungan, pada Pasal 139 ayat (1) huruf a dan b menjelaskan dua opsi instrumen utama, yakni menggunakan formula penghitungan upah minimum atau menggunakan acuan hitungan kebutuhan hidup layak (KHL).
Jika menggunakan formula, Pasal 139 ayat (2) mengharuskan perhitungan tersebut mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan indeks tertentu.
Indeks tertentu tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (3), memiliki batas bawah 0,5 (nol koma lima) dan batas atas paling tinggi 1 (satu).
Pasal 139 ayat (4) pun menegaskan bahwa penetapan akhir upah minimum harus didasarkan pada nilai yang paling tinggi antara hasil formula penghitungan atau nilai KHL yang telah disepakati oleh dewan pengupahan daerah.
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perhitungan dan penerapan upah minimum ini diamanatkan oleh Pasal 139 ayat (5) untuk diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
