NADIKABAR.COM — Pemerintah resmi memperketat aturan mengenai penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan perlindungan kesejahteraan bagi para pekerja di Indonesia.
Melalui regulasi anyar, perusahaan pemberi kerja tidak lagi bebas mengalihkan seluruh kegiatan operasionalnya kepada pihak ketiga. Nantinya, Perusahaan hanya diperbolehkan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain untuk kegiatan jasa penunjang, atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 95 UU Nomor 27 Tahun 2026, di mana perjanjian alih daya antara perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa wajib dibuat secara tertulis. Jasa pekerja outsourcing juga dibatasi untuk beberapa bidang.
"Jasa penunjang yang dimaksud meliputiusaha pelayanan kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi Pekerja/Buruh, usaha tenaga pengamanan atau satuan pengamanan, dan usaha penyedia angkutan bagi Pekerja/Buruh," bunyi Pasal 95 Ayat (3) dilansir Senin (9/11).
Khusus bagi perusahaan milik negara (BUMN) maupun swasta di sektor pertambangan dan perminyakan, penggunaan tenaga outsourcing tetap diperbolehkan pada kegiatan jasa penunjang terkait, dengan syarat pelaksanaannya wajib dilakukan melalui anak perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).
Hal senada juga ditegaskan dalam Pasal 97 Ayat (3), di mana BUMN wajib menyerahkan pekerjaan alih daya kepada anak perusahaannya yang berbentuk PT. BUMN yang menggunakan sistem outsourcing juga wajib menyerahkan pekerjaan kepada anak perusahaannya yang berbentuk perseroan terbatas.
