"Jenis dan bidang pekerjaan yang dapat dialihdayakan harus merupakan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan," tulis Pasal 97 Ayat (3).
Salah satu poin krusial terletak pada Pasal 98. Jika perusahaan pemberi kerja terbukti melanggar aturan dengan menggunakan pekerja outsourcing untuk kegiatan utama yang berhubungan langsung dengan proses produksi, maka status hubungan kerja pekerja alih daya tersebut beralih menjadi pekerja tetap di perusahaan pemberi kerja.
Apabila perusahaan menolak melaksanakan peralihan status berdasarkan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, pekerja berhak mengajukan pengesahan nota tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. Prosedur ini dapat ditempuh setelah melalui proses perundingan bipartit yang tidak mencapai kesepakatan atau ketika salah satu pihak menolak berunding.
Dari sisi perlindungan pekerja, Pasal 99 mengatur hubungan kerja antara perusahaan alih daya dan pekerja harus didasarkan pada perjanjian kerja tertulis.
"Hubungan Kerja antara Perusahaan alih daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada Perjanjian Kerja yang di buat secara tertulis,baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu," bunyi Pasal 99 Ayat (1).
Perusahaan alih daya bertanggung jawab atas syarat kerja, peningkatan kompetensi, perlindungan, upah, jaminan sosial, kesejahteraan, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
