Pasal 99 menegaskan bahwa hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dan pekerja wajib didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Pertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Pertentu (PKWTT) secara tertulis.
Selain itu, masa kerja pekerja pada perusahaan outsourcing sebelumnya harus diperhitungkan secara kumulatif dengan masa kerja pada perusahaan pengganti sepanjang objek pekerjaannya tetap sama.
Perusahaan penyedia jasa outsourcing juga diwajibkan berbentuk badan hukum PT dan memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan pemerintah pusat.
Perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan, produktivitas, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, serta kompetensi pekerja.
Selain itu, dilarang memotong atau mengurangi hak normatif pekerja outsourcing yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja.
Adapun perusahaan alih daya yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan alih daya, mulai dari Pasal 95 hingga Pasal 100, akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
