NADIKABAR.COM — Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan secara efektif mulai 28 Oktober 2026. Regulasi ini menetapkan batas waktu kerja maksimal bagi pekerja atau buruh sebesar 40 jam dalam sepekan melalui dua skema operasional utama.

Berdasarkan Pasal 115 ayat (2), pemberi kerja wajib menerapkan skema 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dalam sepekan atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Meski begitu, ketentuan jam kerja ini tidak berlaku mutlak bagi sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu yang akan diatur tersendiri melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Terkait jam kerja lembur, Pasal 116 mengatur bahwa perusahaan tidak boleh mempekerjakan karyawan melebihi jam kerja normal tanpa persetujuan pekerja yang bersangkutan.

Selain itu, perusahaan juga perlu memenuhi syarat yaitu memberikan perintah lembur secara tertulis atau media digital dan batasan waktu lembur.

"Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu," bunyi pasal 116 ayat (1) dilansir Senin (9/11).

Perusahaan turut diwajibkan membayarkan upah lembur dengan perhitungan 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama, dan 2 kali upah sejam untuk jam berikutnya. Formula upah per jam dihitung dari total upah pokok dan tunjangan tetap yang dibagi 173, yang merupakan rata-rata jam kerja per bulan bagi pekerja dengan sistem 40 jam seminggu.

Pada Pasal 118, selain membahas jam kerja dan kompensasi lembur, ditegaskan juga perlindungan hak istirahat dan cuti pekerja. Perusahaan wajib memberikan waktu istirahat minimal 30 menit setelah bekerja 4 jam secara terus-menerus-yang tidak dihitung sebagai jam kerja-serta istirahat mingguan 1 hingga 2 hari tergantung skema kerja.

"Waktu istirahat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu, dan istirahat paling panjang diberikan selama 30 hari kalender setelah Pekerja/Buruh bekerja secara berturut-turut selama 5 tahun atau kelipatannya," bunyi Pasal 118 Ayat (2).

Pekerja juga berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan berturut-turut, dengan penegasan bahwa cuti bersama dari pemerintah pusat tidak memotong jatah cuti tahunan tersebut.

Adapun pekerja dengan masa dinas 5 tahun berturut-turut berhak mendapatkan istirahat panjang hingga 30 hari kalender.