NADIKABAR.COM — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan dalam satu atau dua tahun ke depan pemerintah dapat mengubah skema penyaluran subsidi yang biasanya diberikan dalam bentuk barang akan menjadi bantuan langsung tunai (cash transfer) yang disalurkan langsung kepada masyarakat penerima.

Menurutnya, langkah ini akan dilakukan usai pemerintah selesai melakukan pemadanan data lintas Kementerian/Lembaga untuk menetapkan daftar penerima bansos baru. Luhut menegaskan rencana ini juga sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, meski ia tidak menyampaikan bagaimana tanggapan 'RI 1' terkait rencana ini.

"Ini kan baru bansos. Nanti ke depan, kita ini dalam over time, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, subsidi itu akan kita, saya sudah lapor Presiden, tidak lagi pada barang. Langsung pada manusia, jadi cash," kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

Guna mendukung peralihan skema subsidi berbasis dana tunai kepada penerima manfaat tersebut, pemerintah sedang melakukan pemadanan data penduduk lintas kementerian dan lembaga yang dibantu teknologi kecerdasan buatan (AI).

"Ya kita harapkan kalau semua data ini bisa jalan dengan baik, saya sudah lapor presiden, sampai akhir tahun ini nanti daftarnya akan datang semua. Nah di Pak Mendagri sudah ada 289 juta. Jadi cukup banyak. Ya, jadi 98% dari jumlah penduduk itu sudah ada di Dukcapil," ucapnya.

"Nah itu sekarang kita mutakhirkan semua dengan AI ini, kita nanti desil-desilnya juga kita Perbaiki semua. Karena semua kementerian/lembaga itu sekarang sudah bisa berkomunikasi satu sama lain dengan AI," jelas Luhut lagi.

Pemerintah menargetkan seluruh proses pemadanan data penerima manfaat dapat tuntas pada akhir 2026. Dalam hal ini, data baru hasil integrasi kementerian/lembaga akan digunakan dalam penyaluran bansos terlebih dahulu. Baru setelah itu basis data yang sama bisa digunakan untuk daftar penerima subsidi dalam bentuk tunai.

"2027 kita bagi bansos. Kita akan mencoba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos, tapi itu subjek kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun," ujar Luhut.

Untuk diketahui, rencana penghapusan skema subsidi dalam bentuk barang dan diganti dengan pemberian uang tunai ini sudah ada lebih dari satu dekade lalu. Namun hal ini baru berfokus pada skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Dalam catatan NadiKabar, hal ini pernah disampaikan oleh Hatta Rajasa saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2013 lalu. Kala itu rakyat Indonesia masih perlu subsidi, namun bentuknya bukan dalam bentuk subsidi harga BBM.

"Tak boleh subsidi harga, tapi diberikan cash (tunai) kepada orang-orang yang berhak. Di mana-mana subsidi seperti itu. Kita ada e-KTP. Dugaan saya dalam 5 tahun ke depan, sudah bisa kitar terapkan. Sudah terukur orangnya," tutur Hatta di acara Forum Kompas100 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Kala itu, ia berfokus pada bagaimana anggaran triliunan rupiah untuk mengubah KTP konvensional menjadi e-KTP juga harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pemberian subsidi yang tepat sasaran.

Artinya kala itu ia berharap basis data penduduk baru di sistem e-KTP dapat digunakan sebagai daftar penerima subsidi BBM dalam bentuk tunai. Sehingga subsidi tetap diberikan namun menjadi lebih tepat sasaran.

"Ini bukan berarti kita menghilangkan subsidi. Subsidi harus tetap diberikan ke masyarakat," jelas Hatta.

Hatta mengatakan, saat ini subsidi BBM tidak tepat sasaran, dan banyak dinikmati oleh orang yang tak berhak. Dia mencontohkan subsidi 1 liter bensin atau solar adalah Rp 4.000-Rp 5.000. Dari sekitar 50 juta kiloliter (KL) jatah BBM subsidi, sebesar 60% dinikmati orang yang tak berhak.