NADIKABAR.COM — Pelaku industri rokok elektronik (REL) menilai larangan total vape perlu dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pasalnya di balik upaya menekan penyalahgunaan narkoba melalui vape, terdapat risiko ekonomi besar, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Industri ini diperkirakan menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika turut menghitung anggota keluarga yang bergantung pada penghasilan para pekerja tersebut, industri REL ini diperkirakan menopang kehidupan sekitar 1 juta masyarakat Indonesia.

Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), Enggar Dwi, menjelaskan rantai usaha industri REL melibatkan banyak pekerja, mulai dari sektor produksi, pemasaran, distribusi, pergudangan, ritel, hingga berbagai layanan pendukung. Karena itu, tekanan terhadap industri ini berpotensi turut mengancam mata pencaharian para pekerja beserta keluarganya.

"Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut," ujar Enggar dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).