Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mendorong perumusan regulasi rokok elektrik atau vape harus mempertimbangkan dampak ekonomi, keberlangsungan industri, dan para tenaga kerja. Dalam hal ini, perubahan kebijakan harus tetap melindungi kepentingan publik tanpa memutus kegiatan ekonomi.

Anggota Komisi III DPR, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, menjelaskan pengaturan penggunaan vape tidak cukup dilakukan lewat pendekatan pemerintah atau penegakan hukum. Perlu komunikasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menjawab persoalan secara menyeluruh.Ia mendorong keterlibatan Badan Narkotika Nasional (BNN), masyarakat, praktisi, asosiasi, hingga pelaku usaha yang memahami perkembangan industri rokok elektronik. Menurutnya, masukan dari berbagai pihak diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pembatasan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi di lapangan serta perkembangan industri."Nah, maka dari itu, kita mau masukan, diskusi secara sehat bersama teman-teman dari BNN (Badan Narkotika Nasional) bersama masyarakat, stakeholder, pengusaha, dan lain-lain supaya bisa mengintegrasikan regulasi ini," ujarnya.Andi juga membuka ruang dialog bersama pelaku usaha industri vape nasional dan praktisi untuk melihat persoalan secara luas mulai dari produk, distribusi, hingga perkembangan teknologi perangkat vape. Dialog ini diharapkan bisa membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan lebih akurat untuk memisahkan produk yang disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika."Kami mau mendengar dari praktisi, langsung saja," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal menilai wacana pelarangan total vape tidak bisa diputuskan hanya dari satu sudut pandang. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek.